BANGGAI CARDINALFISH (Pterapogon kauderni) AND THE ATTEMPT FOR THE INCLUSION OF CITES APPENDIX II | IKAN CAPUNGAN BANGGAI (Pterapogon kauderni) DAN UPAYA UNTUK MENDAFTARKAN SPESIES INI DALAM APPENDIX II CITES

الأندونيسية. Ikan capungan Banggai (Pterapogon kauderni) adalah salah satu spesies ikan hias endemik dari Kepulauan Banggai. Tujuan makalah ini adalah (a) memberikan informasi tentang urutan kejadian dan alasan mengapa ikan capungan Banggai ingin dimasukkan dalam Apendiks II CITES oleh Amerika Serikat dan oleh Uni Eropa, (b) menjelaskan tentang tindakan (kebijakan dan kegiatan) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dan (c) menganalisis dampak keputusan dan kebijakan internasional terkait keputusan CITES. Pada prinsipnya, Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap bahwa pemanenan ikan capungan Banggai untuk kepentingan ekspor dilakukan secara berlebihan dan tidak lestari, sehingga kedua negara (kelompok negara) tersebut mengusulkan untuk memasukkan ikan capungan Banggai dalam Apendiks II CITES. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa ikan capungan Banggai telah dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip kelestarian, sehingga ikan ini tidak perlu dimasukkan ke CITES Appendiks II. Untuk memastikan kelestarian ikan ini, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan, termasuk membatasi daerah yang diperbolehkan untuk dipanen, mengembangkan upaya budidaya, melakukan penelitian tentang estimasi populasi di alam, serta merumuskan rencana aksi nasional. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai institusi, ikan capungan Banggai diputuskan untuk tidak dimasukkan dalam Apendiks II CITES.  Namun demikian, upaya konservasi tetap perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa populasi dan perdagangan ikan capungan Banggai ini akan tetap lestari pada masa mendatang. 

إنجليزي. Banggai cardinalfish (Pterapogon kauderni) is a commercial ornamental fish originated and endemic to Banggai Islands of Indonesia. The objective of this paper was (a) to examine the sequence and the reasons to include Banggai cardinalfish into CITES Appendix II by USA and again by European Union, (b) to explain the responds (policy and actions) by Indonesian Government, and (c) to analyse the impact of the international and national policies related to CITES decisions. Basically, USA and EU claimed that the exploitation of Banggai cardinalfish for export was over-harvested and unsustainable, and thus they proposed to include the species into CITES Appendix II. The Government of Indonesia considered that the species has been appropriately managed in accordance to sustainable yield, and thus this species no need to include in the CITES Appendix II.  To ensure its sustainability, the Government has issued a number of activities and interventions, among other, imposing limited access to harvest area, establishment of breeding operations, study of its natural population as well as development of a national action plan. After a long process involving various institutions, Bangai cardinalfish was decided not to be included in CITES Appendix II.  Conservation measures, however, need to be continued by Indonesian Government to make sure that the population and the trade of Banggai cardinalfish will be sustainable in the future.